Komitmen Sukseskan Kondusifitas Daerah Bagian dari Pelaksanaan Demokrasi di Kaltim

JAKARTA- Pj Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana mengatakan Pemprov Kaltim komitmen untuk terus menyukseskan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Termasuk menjaga kondusifitas daerah, agar selalu aman.

Isran Noor : Tak Ada Daerah Spesial

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menegaskan tidak ada daerah kabupaten/kota yang spesial dalam pembagian bantuan keuangan Pemprov Kaltim setelah disetujuinya Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2019 oleh DPRD Kaltim sebesar Rp10,75 triliun. Isran menegaskan pemprov akan proporsional memberikan bantuan keuangan tersebut.

Songsong Pemilu 2019, Kaltim Harus Tetap Kondusif

SAMARINDA - Kaltim harus tetap kondusif menyonsong pelaksanaan pesta demokrasi  Pemilihan Umum (Pemilu)  Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif (DPR RI,  DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota) pada 17 April 2019. Masyarakat diserukan untuk  selalu menjaga  keamanan dan ketertiban.

Isran : Pejabat Harus Pahami Program Pemerintah

SAMARINDA - Sebanyak 38 pejabat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim diambil sumpah dan janjinya oleh Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor. Upacara pengambilan sumpah janji dan pelantikan dilaksanakan di Ruang Serbaguna Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Jumat (30/11). Dalam kesempatan itu, gubernur meminta para pejabat fungsional yang baru dilantik agar bekerja maksimal dan mampu menunjukkan kinerja terbaik. "Terutama dalam mendukung percepatan pembangunan dan kemajuan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," katanya. Terpenting lanjutnya,

Wagub Hadi : Pelayanan Lebih Baik dan Cepat

SAMARINDA - Menteri Agama H Lukman Hakim Saefuddin telah meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wlayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim. Menurut Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, kehadiran Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tentu mampu meningkatkan pelayanan agar lebih berkualitas, cepat dan transparan. Hal itu disampaikan Wagub saat menghadiri peresmian PTSP Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim di Halaman Gedung Kanwil Kemenag Kaltim. "Pemprov mengapresiasi atas peresmian PTSP Kemenag ini.

Mengenang Puncak Kegalauan Soeharto Sebelum Memutuskan Mundur...

JAKARTA - Gerakan reformasi yang terjadi pada 20 tahun lalu mendapatkan momentumnya dengan mundurnya Soeharto dari jabatan presiden RI. Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998, setelah mendapat desakan massa, terutama mahasiswa yang menginginkan pergantian kepemimpinan nasional. 

Dalam pidato pengunduran dirinya, Soeharto mengakui bahwa dia menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie berdasarkan "aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara". Kondisi saat itu memang tidak menguntungkan Soeharto. 

Kisah Soeharto Ditolak 14 Menteri dan Isu Mundurnya Wapres Habibie...

JAKARTA - Kisah kejatuhan rezim Orde Baru pada 20 tahun lalu tidak bisa dilepaskan dari aksi penolakan 14 menteri terhadap rencana Presiden Soeharto yang terjadi pada 20 Mei 1998. Saat itu, 14 menteri di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita menolak masuk ke dalam Komite Reformasi atau Kabinet Reformasi hasil reshuffle. 

Padahal, perombakan kabinet atau Komite Reformasi diyakini sebagai salah satu cara Soeharto untuk "menyelamatkan diri" atas tuntutan mundur terhadapnya, seiring tuntutan reformasi yang semakin besar. 

Novanto Akui Ada Bagi-bagi Duit E-KTP, tapi Menolak Bertanggung Jawab

AKARTA — Terdakwa Setya Novanto mengklaim tidak ikut campur dalam perencanaan hingga pembagian uang hasil korupsi proyek e-KTP kepada sejumlah anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR. Oleh karena itu, Novanto merasa tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. 

Berlangganan Politik