Kategori

SAMARINDA - Direktur  Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dr Soni Sumarsono mengatakan dalam peta politik nasional tahun politik 2019, Provinsi Kaltim masuk dalam zona hijau atau kondusif.

"Tetap jaga kondusifitas daerah. Selalu jaga kerukunan, rukun agawe sentoso. Tidak perlu ribut sebagai warga bangsa, kita semua bersudara, masalah perbedaan pilihan dalam politik itu wajar karena itulah demokrasi," kata Soni Sumarsono pada Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD) Provinsi Kaltim tahun 2018-2023 di Pendopo Lamin Etam Samarinda, Kamis (17/1/2019).

Dalam pelaksanaan Pemilu 2019, lanjut Soni tugas pemerintah daerah adalah  memberi bantuan dan fasilitas untuk kelancaran Pemilu, seperti melancarkan penyaluran logistik, mendorong partisipasi dan memfasilitasi keberadaan staf-staf di Sekretraiat  Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan menempatkan aparatur sipil negara (ASN)  di sana. Itulah bentuk nyata dukungan pemerintah daerah untuk mendukung sukses penyelenggaraan pemilu.

"Maka dari itu, saya tegaskan kepada gubernur, bupati dan walikota, selama proses di tahun politik 2019 ini, tidak menarik ASN yang diperbantukan  di Sekretariat KPU maupun Bawaslu, karena itu dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemilu yang akan digelar 17 April 2019 nanti," tegasnya.

Selain itu,  lanjut Soni  yang terpenting partisipasi politik masyarakat menjadi hal penting dalam menyukseskan pesta demokrasi. Meski demikian, hal tersebut tak bisa tercipta jika hanya bersandar pada peran penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu.

Jajaran pemerintah pusat dan daerah pun perlu berperan aktif  memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat mengenai arti pentingnya pemilu.

Dikatakan, pemerintah daerah juga perlu melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah serta meningkatkan sinkronisasi dan integrasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta forum-forum lain di daerah.

"Sukses pelaksanaan Pemilu 2019 akan ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya kesiapan dari penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah, dan kesiapsiagaan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan pemilu dengan sinergisitas yang kuat dan berkesinambungan antarpemangku kepentingan pemilu dalam upaya menciptakan pemilu yang demokratis dan damai," papar Soni. (mar/sul/ri/humasprov kaltim)