Kategori

SAMARINDA - Kaltim harus tetap kondusif menyonsong pelaksanaan pesta demokrasi  Pemilihan Umum (Pemilu)  Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif (DPR RI,  DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota) pada 17 April 2019. Masyarakat diserukan untuk  selalu menjaga  keamanan dan ketertiban.

"Sebagai umat beragama, kita wajib menjaga  keutuhan bangsa. Pesta demokrasi harus berjalan tertib, aman dan damai. Jangan sampai ternodai dengan pertentangan atau isu yang diangkat sekelompok orang yang tidak menginginkan kita tetap bersatu," tegas Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Keagamaan se-Kaltim tahun 2018 yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/12/2018).    

Hadi Mulyadi menambahkan, hingga saat ini Kaltim masih dikenal sebagai provinsi yang damai dan kondusif. Kondisi ini harus bisa terus dipertahankan. Apalagi, sejak masa Kerajaan Kutai dulu, daerah ini sangat menerima perbedaan dan menerima kelompok-kelompok dari luar Kerajaan Kutai. Dan hal itu  turun temurun sampai saat ini. 

"Oleh Karena itu, kita tidak  boleh terlena dengan situasi saat ini, karena ada saja orang yang tidak menginginkan situasi yang kondusif. Untuk itu kita semua harus bersatu, baik antarumat beragama apalagi antarsesama pemeluk agama, sehingga Kaltim tetap kondusif aman dan damai," kata Hadi Mulyadi.

Dia juga memberikan apresiasi kepada seluruh  komponen dan lapisan masyarakat termasuk FKUB  baik provinsi maupun kabupaten kota yang telah bekerja keras menjaga  kerukunan umat beragama sehingga Provinsi Kaltim tetap  dalam iklim yang  kondusif.

"Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat berharga karena iklim yang kondusif merupakan kunci utama kita melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan. Maka dari itu suasana daerah yang kondusif harus tetap kita pertahankan," pesan Hadi lagi.

Sementara Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim H Elto mengatakan tujuan pelaksanaan Rakor Bidang Keagamaan Tahun 2018 adalah sebagai upaya untuk turut meningkatkan pemahaman keberagaman beragama  serta peningkatan dan mewujudkan kerukunan umat beragama di Provinsi  Kaltim jelang Pemilu 2019. 

"Memelihara kerukunan umat beragama di Provinsi Kaltim menjadi tugas dan kewajiban kita bersama seperti memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga selalu terjaga kondusifitas daerah," ujarnya.

Hadir dalam rakor tersebut,  para Asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat dan sosial, kepala Badan Kesbangpol, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua FKUB, Ketua MUI se-Kaltim serta perwakilan enam agama serta undangan lainnya. (mar/sul/humasprov kaltim)