Kategori

KUTAI KARTANEGARA - Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2012 Nomor 30.C/LHP/XIX.SMD/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 diketahui terdapat permasalahan ketidakpastian pembayaran atas enam paket pekerjaan yang belum selesai per 31 Desember 2012 sebesar Rp11,8 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI Perwakilan Kaltim merekomendasikan Bupati agar memperhitungkan nilai kewajiban dengan melakukan penghitungan fisik pekerjaan oleh pihak yang kompeten dan independen serta menarik denda keterlambatan kepada kontraktor.

Berdasarkan pemeriksaan BPK secara uji petik atas realisasi Belanja Modal TA 2013 pada tiga SKPD diketahui terdapat permasalahan waktu penyelesaian empatpekerjaan pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak dan terdapat kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi sebesar Rp1 miliar lebih.

Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai per 31 Desember 2013 dan sanksi yang seharusnya dikenakan kepada rekanan.

Misalnya Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Dia 10" dan Mesin Pompa Kapasitas 30 Liter/Detik Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu dilaksanakan oleh CV Div dengan kontrak Nomor 640/2943/SP-SET/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 senilai Rp2,2 miliar lebih. Jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender terhitung mulai tanggal 1 November s.d. 15 Desember 2013.

Tidak ada addendum/perubahan atas pelaksanaan kontrak. Jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh PT Asuransi Parolamas Nomor K.SM04/SBBB.D.13.00221-0 senilai Rp110.117.200,00. Jaminan ini berlaku selama 60 hari kalender dan efektif mulai 28 Oktober s.d. 26 Desember 2013.

Hasil perhitungan BPK terhadap penyelesaian pekerjaan yang terlambat tersebut dapat membebani anggaran belanja Tahun 2014 adalah senilai Rp1,3 Miliar jika di presentasikan sebesar 61,82 persen. (JN)