Kategori

KUTAI KARTANEGARA - Dari hasil audit BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur,  LRA Dinas Perhubungan TA 2014 menyajikan realisasi belanja Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan sebesar Rp69 Miliar lebih dari anggaran sebesar Rp70,9 miliar atau setara dengan 97,39%.

Dari realisasi belanja Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan tersebut, Dinas Perhubungan diantaranya melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja (Multi Years) dengan anggaran untuk tahun 2014 sebesar Rp59,7 Milar dan realisasi sebesar Rp59,6 atau 99,75%. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan laut Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya untuk melakukan bongkar muat hasil pertambangan.

Kanyataanya menurut beberapa pengamat pelabuhan, pelabuhan itu tidak layak di sebut pelabuhan tapi dermaga.

“ itu bukan pelabuhan tapi dermaga, tidak layak di sebut pelabuhan, dari sisi letaknya,” ujar A. Jayansyah koord eksekutive Pemerhati Kalimantan.

Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja (Multi Years) dilaksanakan oleh PT. Tus-KK berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi HargaSatuan Nomor 552.3/022/PPLS/APBD/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp225.606.600.000,00. Waktu pelaksanaan disepakati selama 811 hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 552.3/024/PPLS/APBD/XII/2012 tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan 24 Februari 2014.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, terdapat adendum perubahan perjanjian yaitu addendum 01 Nomor 552.3/1771/PPLS/APBD/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 berisi pekerjaan tambah kurang sebesar Rp225.606.600.000,00 dan addendum 02 No. 552.3/2514/PPLS/APBD/XI/2014 tanggal 27 November 2014 berisi pekerjaan tambah kurang sebesar Rp225.606.600.000,00 dan perpanjangan waktu pekerjaan dari 811 hari menjadi 901 hari.

Berdasarkan Laporan Bulanan Desember 2014,sesuai dengan hasil Audit BPK RI di sebutkan  kemajuan pekerjaan telah mencapai 84,519%. Atas progress fisik 84,519% tersebut, pada tahun 2014, Dinas Perhubungan telah membayar kepada Penyedia Jasa melalui 3 SP2D senilai Rp. 58,5 miliar lebih.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pelaksanaan pekerjaan, diketahui salah satu pekerjaan yang dilaksanakan adalah pekerjaan beton isi tiang pada Upper Trestle Modul B4, Trestle Modul B4, Trestle Modul C, Trestle Modul B, Dermaga, dan Mooring Dolphin dan pembuatan balok beton pada Trestle B dan Tresle C.

Berdasarkan pengujian tersebut diketahui terdapat kelebihan perhitungan pembesian yang tidak sesuai dengan gambar rencana untuk tahun 2014 sebesar Rp1.519.482.861,02 dan untuk tahun 2015 sebesar Rp781.124.181,40 sehingga total kelebihan pembayaran sebesar Rp2.300.607.042,42.

Dari hasil pengamatan lapangan koord  Peka Kalimantan menyebutkan “ada indikasi penyalahgunaan wewenang“ dalam hal pembangunan pelabuhan, karena ada kerugian Negara. Untuk itu katanya aparat hokum harus melakukan penyelidikan. (Jun)