Kategori
SAMARINDA - Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan mendapat peluang pendanaan dalam program pembangunan Kaltim Hijau. Kesempatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim. Karena, pendanaan tersebut sudah ada yang didukung oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terutama dalam mendukung program perubahan iklim atau penurunan emisi di daerah melalui sebuah mekanisme pendanaan di bawah konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim atau dikenal Green Climate Fund (GCF). "Jadi, kami minta seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim yang memiliki program tentang perubahan iklim bisa memanfaatkan pendanaan ini. Sehingga program pelaksanaan perubahan iklim pendanaannya tidak hanya bersumber dari anggaran daerah," kata Asisten Bidang Administrasi Umum Setprov Kaltim H Bere Ali usai membuka Lokakarya Pendanaan Mitigasi Perubahan Iklim GCF yang digelar Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Hotel Aston Samarinda, Rabu (28/11/2018). Bere Ali mengatakan lokakarya ini penting dilaksanakan dan Pemprov Kaltim sangat mengapresiasi pelaksanaan tersebut. Karena, pelaksanaan program GCF telah mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat yang pendanaannya bersumber melalui berbagai negara pendukung GCF atau negara-negara maju. Misalnya, Norwegia maupun Amerika Serikat. Lebih jauh dijelaskan, tujuan lokakarya ini untuk mengenalkan mekanisme mendapatkan pendanaan dan strategi bagaimana mendapatkan pendanaan tersebut. "Dana tersebut sudah ada, selanjutnya bagaimana setiap daerah memanfaatkan peluang ini. Terutama dimulai dari OPD kita. Bagaimana mengidentifikasi proyek tentang perubahan iklim di daerah ini. Makanya melalui lokakarya ini diharapkan OPD kita bisa mengetahui dan menyusun bagaimana melakukan usulan mendapat pendanaan tersebut," jelasnya. Hadir dalam pembukaan tersebut Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim Daddy Ruchiyat, OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, Perusda, BUMN, NGO dan Perbankan di Kaltim. (jay/sul/humasprov)