Kategori

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta terus dimatangkan. Presiden Joko Widodo serta beberapa menterinya, pekan lalu pun telah melakukan peninjauan di beberapa daerah yang digadang-gadang akan menjadi lokasi ibu kota baru di kawasan Kalimantan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, terdapat dua lokasi yang menjadi kandidat dari ibu kota baru, yaitu kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur dan di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Pemerintah pun sudah memperhitungkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru. Dengan luas pusat pemerintahan 2.000 hektar dan luas kota keseluruhan 40.000 hektar, pemerintah telah menganggarkan sebesar 33 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 446 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrasrtuktur dasar kota dan berbagai kelengkapannya. sebagaimana dilansir, KOMPAS.com, Selasa, (14/5/2015)

Berikut 7 fakta terkait rencana pindah ibu kota tersebut: 
1. Tahun ini lokasi ibu kota baru sudah ditentukan Kementerian PPN/Bappenas berencana lokasi yang akan dijadikan ibu kota baru ditentukan pada tahun 2019 ini. Bambang mengatakan dengan diputuskannya lokasi ibu kota baru tahun ini, maka proses pembangunan awal yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar bisa dimulai pada 2020 mendatang. "Kajian akan difinalkan tahun ini, keputusan lokasi bisa dilakukan di tahun ini sehingga 2020 bisa dipersiapkan pembangunan maupun infrastruktur dasar," ujar dia. Setelah lokasi ibu kota baru ditentukan, pemerintah bersama dengan DPR akan menggodok produk hukum yang sesuai untuk mematangkan rencana pemindahan ibu kota tersebut. "Nantinya dengan DPR akan membahas penetapan UU sekaligus membahas persetujuan ibu kota baru," ujar dia.

2. Ibu kota baru tidak didesain jadi kota besar Bambang mengatakan, ditahap awal ibu kota baru akan menampun 1,5 juta penduduk. Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa. Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa. "Sementara untuk pihak keluarga dengan patokan simpel satu keluarga empat orang sekitar 800.000 jiwa," ujar mantan Menteri Keuangan ini ketika di kawasan Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019). Tak hanya aparatur pemerintahan saja, sebagian pelaku bisnis juga diperkirakan pindah ke ibu kota baru untuk mendukung perekonomian setempat. Meski, pusat keuangan dan bisnis akan tetap di Jakarta. Bambang pun mengatakan, sejak awal desain pembangunan ibu kota baru memang tidak untuk menjadi kota terbesar di Indonesia. Pemindahan ibu kota dilakukan untuk meningkatkan produktivitas di sektor pemerintahan. "Setelah selesai dibangun lima sampai 10 tahun ke depan ibu kota baru nggak akan jadi kota terbesar se-Indonesia. Pemindahan ibu kota dilakukan karena ingin meningkatkan produktivitas sektor pemerintahan, sehingga leih compatible untuk pelaku sektor pemerintahan," ucap dia.

3. Meminimalkan penggunaan APBN Dengan jumlah dana yang cukup besar, yaitu Rp 446 triliun, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Presiden Joko Widodo pun telah meminta agar penggunaan APBN dalam pembangunan kota baru bisa seminimal mungkin. Sehingga, Bambang mengatakan pemerintah akan merancang insentif agar mendorong keterlibatan BUMN serta pihak swasta dalam proses pembangunan ibu kota baru. "Kita ingin mendorong, meski biayanya tidak murah Presiden ingin penggunaan APBN semininal mungkin, rencananya akan dibuat aturan khusus agar BUMN dan swasta bisa terlibat," ujar Bambang. Sementara dalam APBN, pemerintah tidak akan mengalokasikan dana khusus untuk pemindahan ibu kota baru. Nantinya, anggaran pemindahan ibu kota akan dialokasikan ke kementerian atau lembaga yang terlibat proyek pembangunan. "Kalau infrastruktur dasar masuk ke PU (Kementerian Pekerjaan Umum), kalau bangun pangkalan AU (Angkatan Udara) mungkin akan melalui TNI atau Kemenhub. Yang penting anggaran ada, sudah langsung dialokasikan di kementerian atau lembaga terkait," ujar Bambang.

4. Menggunakan lahan milik negara Bambang mengatakan, syarat lokasi yang akan menjadi ibu kota negara baru adalah lahan tersebut luas dan dikuasai oleh negara. Sehingga, dia memastikan tidak akan dilakukan pembebasan lahan dalam proses pembangunannya. "Lahan yang kita pakai yang dikuasai pemerintah, jadi tidak ada pembebasan lahan. Kalau kita tidak lakukan seperti ini harga lahan akan naik. Jadi kita akan gunakan lahan yang langsung dikuasai pemerintah," kata Bambang. Dia pun memastikan, apabila ibu kota negara jadi dipindahkan ke Pulau Kalimantan, maka tidak akan mengganggu kawasan setempat sebagai paru-paru dunia. Pembangunan ibu kota negara baru ini, lanjut Bambang, mengedepankan prinsip smart, green, and beautiful. “Pemerintah berkomitmen tidak mengurangi hutan lindungnya. Kan paru-parunya itu kan hutan lindung sebenarnya,” jelas dia. Ia mencontohkan salah satu dari tiga daerah yang dipertimbangkan menjadi ibu kota negara baru, yakni Bukit Soeharto yang terletak di di kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pembangunan ibu kota negara baru nanti tidak memakan lahan hutan lindung tersebut, melainkan di sekitarnya. “Misalnya wilayah ibu kota baru nanti ini ada di Bukit Soeharto. Bukit Soehartonya tidak akan diganggu gugat. Karena itu adalah hutan lindung,” ujar Bambang.

5. Nasib gedung pemerintah di Jakarta Jika ibu kota benar-benar dipindahkan ke Pulau Kalimantan, pemerintah menghadapi persoalan baru, yakni pemanfaatan gedung-gedung lama kementerian/ lembaga, legislatif dan yudikatif di DKI Jakarta. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintahan telah memiliki beberapa rencana terkait hal itu. Pemerintah berencana memanfaatkan utilisasi atau penggunaan dari gedung-gedung pemerintah pusat yang ditinggalkan di Jakarta. Gedung-gedung tersebut bisa disewa dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara jangka panjang sehingga tidak terlantar. Pemerintahpun bisa mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui KSP gedung pemerintahan tersebut. "(PNBP) tersebut bisa dipakai untuk keperluan pembangunan ibu kota baru, terutama untuk membangun gedung atau aset pemerintahan," jelas Bambang.

6. Bentuk badan otoritas khusus Bambang mengatakan, agar pembangunan ibu kota baru berjalan secara efisien, seharusnya terdapat otoritas yang memegang kendali dari pembangunan awal hingga beroperasinya infrastruktur baru. "Usulan kami memang ada satu badan otoritas, tapi akan dibahas di kabinet nanti bentuknya seperti apa yang terbaik, sehingga secara legal kuat tapi juga lincah karena tidak bisa kalau birokratis dan kaku sehingga pembangunan akan berjalan lambat," jelas Bambang.

7. Jakarta bisa bersaing dengan Kuala Lumpur hingga Singapura Kementerian PPN/Bappenas meyakini dipindahkannya ibu kota tidak akan mengganggu tingginya pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta justru bisa semakin meningkatkan potensinya sebagai pusat bisnis, keuangan, dan perdagangan sehingga bisa bersaing dengan kota-kota besar di negara kawasan seperti Kuala Lumpur, Bangkok, Manila, bahkan Singapura. Pasalnya, kontribusi pemerintahan terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian Jakarta paling tinggi hanya 20 persen. Sementara, sektor swasta mendominasi jadi motor penggerak perekonomian Jakarta saat ini. "Selain itu pemerintahan Jakarta akan tetap di Jakarta. Jadi intinya pertumbuhan ekonomi Jakarta akan tetap tinggi karena digerakkan oleh sektor swasta, dan penduduknya yang pindah cuma 1,5 juta orang. Sementara Jakarta itu penduduknya kan 10,3 juta orang kemudian kalau Jabodetabek itu hampir 25 juta, itu yang akan membuat pertumbuhan ekonomi Jakarta tetap tinggi," ujar Bambang dia. Tak hanya itu, Bambang pun meyakini pemindahan ibu kota bisa semakin menggairahkan industri properti Jakarta. Sebab, pihak swasta bisa menyewa gedung-gedung pemerintah yang ditinggalkan melalui skema Kerja Sama Pengelolaa (KSP). Fungsi dari gedung-gedung pemerintahan pun bisa dimaksimalkan. Bambang menilai, pemindahan ibu kota bisa meningkatkan daya saing Jakarta sebagai pusat bisnis dengan kota-kota besar negara kawasan Asia Tenggara. "Sekarang ini kan (Jakarta) hanya menjadi pusat di Indonesia aja," ujar dia.